We Lead: Bekerja Sama dengan DPRD dalam Mewujudkan Agenda Politik Perempuan

Neswa.id-Ibu Desti Murdijana yang mewakili We Lead di acara Dialog Interaktif Bersama Calon Legislatif Kabupaten Sumenep di Bappeda Sumenep menegaskan tuntutan perempuan yang dihasilkan dalam forum ini tidak serta merta dibebankan kepada DPRD secara keseluruhan, kita tidak boleh lepas tangan, melainkan ikut membantu berpartisipasi mewujudkan tuntutan-tuntutan perempuan yang adil pada anak dan perempuan.

“Kita bersama untuk mewujudkan tuntutan perempuan kita, bekerja sama dengan anggota legislatif, karena mereka adalah wakil kita. Kita siap menuntut kepada para kepala Negara, kepala daerah di setiap tingkatan” tegasnya.

We Lead (Women’s Voice and Leadership Indonesia) atau Kita Memimpin merupakan komunitas yang memperkuat kepemimpinan perempuan di berbagai lingkaran dan lini kehidupan, menjadikan seluruh perempuan sebagai pemimpin yang berhak berbicara, berhak berpendapat dan melakukan aksi. Pada Mei lalu merayakan kepemimpinan perempuan dalam forum Rembuk Perempuan, forum ini menghasilkan 10 agenda perempuan konsosrsium We Lead untuk menyambut tahun pemilu 2024 supaya melahirkan kebijakan pemerintah yang adil dan ramah bagi perempuan serta kelompok minoritas.

Pertama, mewujudkan perlindungan perempuan dan anak di seluruh Indonesia. Perempuan konsorium We Lead menuntut agar anak dan kelompok yang terpinggirkan bebas dari berbagai bentuk kekerasan.

Kedua, menghentikan eksploitasi sumber daya alam. Perempuan konsorsium We Lead menuntut agar eksploitasi alam segera dihentikan. Dengan begitu, kami mendorong semua pihak untuk melindungi kekayaan alam Indonesia. Sebab itu merupakan sumber penghidupan masyarakat.

Ketiga, Menyediakan layanan dasar yang mudah kita jangkau.

Keempat, Memenuhi hak atas pekerjaan yang layak.

Kelima, Menangani ektremisme dengan serius.

Keenam, Kesempatan berpartisipasi dalam proses politik.

Ketujuh, Menyediakan lingkungan hidup yang sehat.

Kedelapan, Mewujudkan keadilan ekonomi yang merata.

Kesembilan, Menciptakan infrastruktur yang ramah dan aman untuk perempuan.

Kesepuluh, Perlindungan Perempuan Pembela HAM. (IM)