Cerai Murtad Menurut Hukum Islam

Perceraian pada dasarnya merupakan perbuatan yang seharusnya dihindari. Namun perceraian acapkali menjadi langkah solutif jika kedua belah pihak (suami dan istri) telah terkungkung dalam hubungan yang toxic. Pada titik ini jika cerai dirasa mampu memberikan kemaslahatan bagi keduanya maka keputusan cerai menjadi  dapat diterima.

Tidak sedikit kasus perceraian di Indonesia terjadi karena berganti keyakinan agama. Dalam syari’at Islam pihak yang memutuskan untuk berpaling dari agama Islam kepada agama yang lain disebut sebagai murtad. Karena alasan ini, barangkali cerai yang disebabkan oleh karena kemurtadan dapat disebut dengan cerai murtad.

Cerai dengan alasan salah satu pihak telah murtad tidak semerta hadir dalam satu draft yuridis yang jelas. Perlu ada kompromi pemahaman untuk dapat memetakan landasan yuridisnya. Bila mengacu pada pasal 39 ayat 2 UU Tahun 1974 mengenai perkawinan maka untuk melakukan perceraian butuh beberapa dasar yang harus dipatuhi. Dalam UU tersebut terdapat 6 butir aturan hukum sebagai berikut:

  1. Antara pihak suami dan istri telah melakukan zina atau menjadi pemabuk dan penjudi dan susah untuk disembuhkan tabiatnya. 
  2. Sudah pisah ranjang antara suami dan istri selama kurang lebih 2 tahun karena sesuatu
  3. Salah satu pihak entah itu suami atau istri mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman lain yang lebih berat setelah perkawinan terjadi
  4. Salah satu pihak entah itu suami atau istri melakukan penganiayaan berat yang bisa membahayakan nyawa
  5. Salah satu pihak entah itu suami dan istri menjadi cacat oleh ulah salah satu diantara kedua belah pihak 
  6. Terus menerus terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak sampai tidak ada harapan untuk hidup dalam keharmonisan meskipun sudah diupayakan

Jika kita amati keenam butir bunyi pasal di atas murtad tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian.

Hal demikian berbeda titik tekannya dengan  Pasal 116 huruf h dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di sana disebutkan dengan jelas bahwa pindahnya keyakinan baik suami atau istri bisa dijadikan alasan perceraian. Dalam KHI ditegaskan bahwa cerai dengan alasan karena salah satu pihak telah murtad merupakan perceraian yang dapat dilakukan dengan catatan pihak yang diceraikan sebelumnya beragama Islam. 

Dari kedua pasal di atas perlu ada upaya kompromi pemahaman agar cerai murtad dapat memiliki landasan yuridisnya. Pada titik ini kita harus merujuk pada ketentuan hukum di Indonesia, yakni bahwa hukum di negara kita bersifat hierarkis. Artinya hukum yang dinaungi tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berada di atasnya.

Upaya kompromi pemahaman yang dapat kita lakukan adalah dengan menyatakan bahwa bila mengacu pada pasal 39 ayat 2, sepasang suami-istri boleh saja bercerai dengan alasan murtad ketika ihwal murtad tersebut menjadi salah satu alasan kuat yang melahirkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Akibat Hukum dari Perbuatan Murtad Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam persamaan keyakinan yang satu merupakan hal sakral dalam perkawinan. Oleh sebab itu ketika salah satu pihak memutukan untuk pidah keyakinan maka akibat hukum yang ditimbulkan seperti yang telah ditulis oleh Muhammad Az-Zuhri dalam kitabnya yang berjudul As-Sirojul Wahhaj dapat dijelaskan sebagai berikut:

  1. Ketika murtadnya setelah terjadi pernikahan namun belum sampai melakukan senggama, maka terjadi talak secara otomatis.
  2. Jika suami istri sudah melakukan senggama, kemudian salah satu pihak murtad, maka tali pernikahan keduanya ditangguhkan. Pasangan tidak diperbolehkan senggama lagi setelah itu. 
  3. Adapun bila murtad ini terus berlanjut sampai masa iddah habis, maka akan terjadi talak satu (ada resiko dari poin ini yaitu ketika salah satu pihak ingin kembali menjalani pernikahan, maka selama baru jatuh talak sekali atau dua kali, kedua belah pihak boleh menikah kembali dengan rukun nikah yang harus dipenuhi kembali seperti awal mula pernikahan sebelum jatuh talak)
  4. Beda kasusnya bila dalam masa iddah pihak yang murtad kembali memutuskan masuk agama islam, maka pernikahan akan terus berlanjut tanpa adanya jatuh talak. 

Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak. Tak hanya itu, menurut KHI, perceraian bisa dikabulkan ketika ikrar talak disaksikan hakim pengadilan agama dalam suatu persidangan. Ikrar talak yang dilakukan tidak dalam maka talak tersebut dianggap tidak sah. 

Lantas bagaimana hak asuh anak dalam masalah ini ketika cerai karena murtad telah sah? Sebagai kompilasi, hal ini telah diatur dalam KHI. Pasal 149 yang menyebutkan bahwa suami istri yang sudah bercerai tetap wajib memberikan biaya hak asuh (hadhanah) untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu, ditambahkan lagi pada pasal 105 KHI bahwa hak asuh anak berada pada ibu ketika sang anak belum mumayyiz. Bila sang anak sudah mumayyiz, maka anak boleh memilih ikut bapak atau ibunya.

2 replies on “Cerai Murtad Menurut Hukum Islam”

Bagaimana jika ada orang yang menikah secara sah dengan satu agama dan keyakinan, tapi saat menjalani hari-harinya sebagai suami dan istri lalu salah satu diantaranya menjadi murtad atau pindah ke agama lain, namun mereka masih menjalani kehidupan sebagai suami dan istri tanpa menghiraukannya. Pertanyaan saya apakah hukum bagi orang² seperti itu dari pandangan agama dan keyakinan?

Terimakasih mas atas pertanyaannya. Kami akan respon dan tayangkan di rubrik Fikih Perempuan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *